Politik Jakarta 2024: Mengapa Kaum Betawi Terabaikan?
Dalam setiap siklus politik, dinamika kekuasaan dan representasi sering kali menjadi sorotan utama. Jakarta, sebagai mantan ibu kota Indonesia, kota global yang dari kota pintar akan menjadi kota yang lebih bijaksana! “From smart city to wiser city!” Jakarta bukan hanya pernah menjadi pusat pemerintahan, tetapi kini telah berkembang menjadi jantung keuangan, finansial, dan pusat ekonomi yang luas. Lebih dari itu, Jakarta tetap menjadi panggung utama bagi berbagai pergerakan politik yang terus berdenyut hingga saat ini!
Namun, di tengah gemerlapnya panggung politik ini, ada satu kelompok yang tampaknya semakin terabaikan: kaum Betawi, penduduk asli Jakarta.
Sejarah dan Peran Kaum Betawi
Kaum Betawi memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan Jakarta.
Mereka adalah kelompok etnis yang terbentuk dan sudah hadir di bumi nusantara sejak 3000 tahun yang lalu yang kemudian berbagai suku nusantara yang datang dan menetap di Batavia (nama lama Jakarta) sejak abad ke-17.
Seiring berjalannya waktu, budaya dan tradisi Betawi menjadi bagian integral dari identitas Jakarta.
Di masa kemerdekaan, banyak tokoh Betawi yang turut serta dalam perjuangan nasional.
Mereka tidak hanya berjuang melawan penjajah, tetapi juga membantu membangun fondasi bagi ibu kota yang baru merdeka.
Kontribusi kaum Betawi tidak dapat diabaikan, baik dalam aspek budaya, sosial, maupun politik ekonomi.
Kesepakatan PKS-PSI: Di Mana Kaum Betawi?
Namun, salah satu perkembangan politik terbaru menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Kesepakatan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Pilkada Jakarta 2024 tidak memberikan porsi khusus bagi putra asli Betawi yang sudah di kemukakan dan hasil musayawarah para sesepuh dan ormas-ormas pendukung Majelis Kaum Betawi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa kaum Betawi terabaikan?
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, jumlah penduduk asli Betawi di Jakarta mencapai sekitar 27% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa komunitas Betawi masih menjadi kelompok signifikan di Jakarta.
Namun, dalam berbagai kesepakatan politik, termasuk yang terbaru antara PKS dan PSI, representasi kaum Betawi tampaknya tidak menjadi prioritas.
Simulasi Politik: Dampak Pengabaian Kaum Betawi
Untuk memahami dampak pengabaian ini, kita dapat melakukan simulasi politik. Jika dalam Pilkada Jakarta 2024 tidak ada keterwakilan signifikan dari kaum Betawi, kemungkinan besar akan terjadi penurunan partisipasi politik dari kelompok ini. Berdasarkan data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2020, partisipasi politik kaum Betawi mencapai 60%. Namun, tanpa adanya representasi yang kuat, angka ini bisa turun drastis hingga 40%.
Penurunan partisipasi ini tidak hanya berdampak pada legitimasi hasil Pilkada, tetapi juga pada stabilitas politik Jakarta. Kaum Betawi yang merasa diabaikan mungkin akan lebih skeptis terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas.
Mengapa Keterwakilan Betawi Penting?
Keterwakilan kaum Betawi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal penghargaan terhadap sejarah dan kontribusi mereka. Dalam konteks demokrasi yang sehat, setiap kelompok etnis dan budaya harus memiliki suara yang cukup dalam proses politik. Tanpa keterwakilan yang memadai, proses politik bisa kehilangan legitimasi dan keadilan.
Menurut Prof. Dr. Hikmat Budiman (1968-2021), seorang ahli sosio-politik dari Universitas Indonesia, “Pengabaian terhadap kaum Betawi dalam politik Jakarta adalah tanda bahwa kita belum sepenuhnya menghargai pluralitas dan kontribusi historis berbagai kelompok di ibu kota. Representasi yang adil adalah kunci untuk membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan.”
Data Statistik dan Simulasi Aktual
Mari kita melihat data statistik dan simulasi aktual untuk memahami konteks dan urgensi partisipasi putra asli Betawi dalam kepemimpinan Jakarta:
- Populasi Betawi: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, jumlah penduduk asli Betawi di Jakarta mencapai sekitar 27% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa komunitas Betawi masih menjadi kelompok signifikan di Jakarta.
- Pendidikan dan Kesejahteraan: Berdasarkan survei dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM) Universitas Indonesia, tingkat pendidikan dan kesejahteraan kaum Betawi masih tertinggal dibandingkan dengan suku lain di Jakarta. Tingkat kemiskinan di kalangan Betawi mencapai 12%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota yang berada di angka 8%.
- Partisipasi Politik: Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menunjukkan bahwa partisipasi kaum Betawi dalam politik lokal masih minim. Pada Pilkada 2017, hanya 15% dari calon legislatif yang berlatar belakang Betawi.
Mengapa Putra Betawi Penting dalam Pilkada Jakarta
- Keterwakilan yang Adil: Partisipasi putra Betawi dalam kepemimpinan Jakarta adalah bentuk penghormatan terhadap keterwakilan yang adil. Kaum Betawi yang telah menjadi masyarakat inti dan penggerak kebudayaan di Jakarta berhak memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan politik yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.
- Preservasi Budaya Lokal: Seorang pemimpin dari kalangan Betawi akan lebih memahami dan menghargai pentingnya preservasi budaya lokal. Ini akan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak hanya fokus pada modernisasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melindungi dan mengembangkan warisan budaya Betawi.
- Keterlibatan Sosial dan Kesejahteraan: Pemimpin dari kalangan Betawi akan lebih sensitif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas Betawi, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan akses terhadap layanan publik. Mereka dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Betawi.
Kesiapan Kaum Betawi untuk Memimpin
Kaum Betawi tidak kekurangan tokoh yang memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin Jakarta. Sejumlah tokoh muda Betawi telah menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, mulai dari akademisi, pengusaha, hingga aktivis sosial.
Mereka memiliki visi yang jelas untuk membangun Jakarta yang inklusif dan berkeadilan, sambil tetap menjaga identitas budaya dan tradisi Betawi.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk mengatasi masalah ini, partai politik perlu lebih proaktif dalam melibatkan kaum Betawi. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
- Keterlibatan dalam Proses Kandidasi: Partai politik harus membuka ruang lebih besar bagi putra-putri Betawi untuk ikut serta dalam proses pencalonan, baik sebagai calon gubernur, wakil gubernur, maupun anggota legislatif.
- Penghargaan Terhadap Budaya Lokal: Kebijakan yang diusulkan oleh kandidat harus mencerminkan penghargaan terhadap budaya dan tradisi Betawi. Ini bisa mencakup program pelestarian budaya, dukungan untuk acara kebudayaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- Dialog Terbuka: Partai politik perlu mengadakan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh Betawi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan semua warga Jakarta.
Kesimpulan
Pengabaian kaum Betawi dalam politik Jakarta adalah masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Sejarah dan kontribusi mereka terhadap kota ini tidak boleh diabaikan.
Kesepakatan politik seperti yang terjadi antara PKS dan PSI harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa setiap kelompok memiliki representasi yang adil.
Dalam demokrasi, setiap suara penting. Dengan memberikan keterwakilan yang layak bagi kaum Betawi, Jakarta tidak hanya akan menjadi kota yang lebih inklusif, tetapi juga lebih stabil dan berkeadilan.
Mari kita bersama-sama memastikan bahwa politik Jakarta 2024 mencerminkan keberagaman dan sejarah yang kaya dari mantan ibu kota tercinta ini yang menjadi global dan lebih wiser and also smarter.
Jakarta a global city from smart to wiser city.
“PER IMPERIUM VENIT PAX” — Melalui pemerintahan datanglah kedamaian.
